Oleh Mesalia Kriska (Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM)

Baron dan Byrne (2004) mengungkapkan bahwa elemen identitas pribadi yang paling krusial adalah penggolongan diri seseorang, apakah sebagai perempuan atau laki-laki. Dalam ratusan cara, sejak seseorang dilahirkan, akan seslalu diingatkan mengenai gender, dapat melalui nama pertama, cara berpakaian, cara berperilaku, bahkan hingga cara orang lain merespons.

Gender itu sendiri menurut Fakih (2013) merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial ataupun kultural, baik melalui keagamaan maupun Negara. Hal ini berarti sebuah konsep gender merupakan sebuah label atau judgment terhadap jenis kelamin tertentu yang dikonstruksi secara sosial dan tergantung budaya yang ada di masyarakat tersebut. Lebih lanjut Mosse (2007) mengungkapkan bahwa gender merupakan jalan yang menjadikan seseorang maskulin atau feminin, yang merupakan gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita, serta merupakan seperangkat peran, yang menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang tersebut feminin atau maskulin.

Dengan demikian, gender merupakan seperangkat peran yang dikonstruksi secara sosial, dapat berubah dan dipertukarkan, serta berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lainnya. Perbedaan itu pun terkadang akan berubah seiring berjalannya waktu. Namun demikian, perbedaan-perbedaan ini terkadang dapat dijadikan sebuah alasan klasik sebagai pemicu terjadinya sebuah permasalahan yang terkait dengan kesenjangan peran antara pria dan wanita, namun di sisi lain juga dapat digunakan sebagai dasar pembagian kerja sesuai dengan konstruksi sosial yang dilekatkan kepada sebuah jenis kelamin tertentu. Dahulu wanita mungkin hanya dijadikan konco wingki dan dianggap tidak mampu untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun, seiring perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, seorang istri dapat melakukan pekerjaan sampingan yang dapat membantu ekonomi keluarga dan tanpa meninggalkan kewajibannya mengurus rumah tangga. Hal ini merupakan pembuktian yang cukup nyata mengenai keterlibatan wanita dalam pembangunan, karena ia mulai turut berpartisipasi meningkatkan ekonomi keluarga, sebagai subjek pembangunan.

Namun, hasil pengintegrasian wanita dalam pembangunan tersebut bukanlah sebuah proses yang singkat, karena melibatkan sejarah panjang dan pada akhirnya memberikan kesimpulan tersebut sebagai akibat dari keinginan wanita untuk keluar dari berbagai labeling yang ada pada dirinya, yang menyebabkan berbagai kekerasan yang menimpa mereka, seperti marjinalisasi, subordinasi, violence, bahkan beban ganda yang menimpa mereka. Berikut adalah penjelasan sejarah mengenai awal mula keterlibatan wanita dalam sebuah kegiatan pembangunan yang dipisahkan dari berbagai pendekatan menurut para ahli. Seperti pendekatan modernisasi yang diungkap oleh Esther Boserup, serta tiga pendekatan yang diungkap oleh Moser, yaitu pendekatan antikemiskinan, pendekatan efisiensi, dan pendekatan pemberdayaan (Mosse, 2007).

  1. Perempuan dalam pendekatan Modernisasi

Esther Boserup melihat kembali proses pembangunan tahun 1950-1960an dengan pandangan yang peka gender. Boserup tidak hanya melihat peran perempuan dalam reproduksi saja, tetapi juga peran produktifnya yang vital dalam ekonomi pertanian. Boserup melihat peran pertanian dalam pendekatan yang berkembang pada masa itu, yaitu pendekatan modernisasi. Menurut pendekatan ini, perempuan diabaikan, atau dilihat sebagai bagian dari rumah tangga, atau dengan kata lain hanyalah objek kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan era modernisasi yang meletakkan wanita sebagai sasarannya menunjukkan bahwa perempuan hanyalah penerima pasif pembangunan.

Jika dirunut dari keberadaan pendekatan tersebut, strategi modernisasi dapat dikatakan tidak berhasil menghapus kemiskinan. Demikian pula kaitannya dengan perempuan, yang tidak tersentuh langsung oleh program-program tersebut, justru akan dirugikan. Argumen yang dikemukakan adalah, jika kerja tradisional perempuan tidak diakui sebagai bagian dari perekonomian nasional, diperlukan upaya untuk memberi mereka pekerjaan yang bernilai, yang seharusnya diintegrasikan ke dalam pembangunan. Atau setidaknya diintegrasikan ke dalam perekonomian pasar, yang menghasilkan barang atau jasa yang akan menjamin pendapatan bagi mereka dan akan memberi kontribusi kepada proses pembangunan yang bisa diukur oleh GNP. Pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta pelatihan teknis dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki, dalam kontribusinya di pembangunan.

  1. Pendekatan Antikemiskinan

Sejak akhir tahun 1960an, tampak jelas bahwa kelompok termiskin dari kelompok miskin tetap miskin, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Pendekatan antikemiskinan terhadap perempuan dalam pembangunan lebih mengambil kemiskinan sebagai pangkal tolaknya daripada subordinasi sebagai sumber ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, dan dibangun untuk memperbaiki pendapatan kaum miskin.

Pendekatan antikemiskinan menitikberatkan perhatian guna menghasilkan pendapatan bagi perempuan melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya produktif, seperti tanah dan kredit. Sejak 1970an, banyak program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan bagi perempuan miskin, yang kebanyakan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang telah dilakukan perempuan, misalnya produksi dan pemasaran makanan ringan. Akan tetapi, muncul kecaman bahwa proyek tersebut hanya sedikit sekali mempertimbangkan bahwa perempuan telah siap diberi beban kerja yang berlebihan; mereka tidak mengontrol anggaran belanja keluarga sehingga sulit untuk memiliki tabungan; bahwa kebebasan bagi kebanyakan perempuan sangat terbatas; serta bahwa kapasitas sektor informal untuk menghasilkan pekerjaan dan pertumbuhan juga terbatas.

  1. Pendekatan Efisiensi

Secara historis, pendekatan efisiensi muncul dari kemunduran perekonomian dunia sejak pertengahan 1970an, yang mana fase kebijakan penyesuaian structural dan penekanan global pada efisiensi dan peningkatan produktivitas. Catatan Moser tentang pendekatan efisiensi menjelaskan bahwa pendekatan ini memiliki implikasi bagi perempuan, tidak hanya sebagai penghasil keturunan, tetapi juga semakin meningkatkan posisi mereka sebagai manajer komunitas.

Pendekatan efisiensi bekerja pada 2 tingkat yang berbeda. Memastikan efisiensi dalam proyek pembangunan menuntut keterlibatan perempuan karena mereka sering lebih efisien dan setia dibandingkan laki-laki. Kendati pendekatan efisiensi didasarkan pada gagasan mengenai elastisitas waktu perempuan (dan karenanya kerugian bagi perempuan dalam istilah waktu yang dibutuhkan dari mereka mungkin sangat berat), sebuah proyek pembangunan lebih mungkin berhasil jika perempuan dilibatkan sepenuhnya. Aspek kedua adalah kebijakan pembangunan pada tingkat makro yang dikejar oleh pemerintah, yang menuntut efisiensi dan produktivitas dalam program penyesuaian structural. Pada tingkat inilah efisiensi dilakukan dengan cara mengubah biaya dari perekonomian dibayar ke perekonomian tak berbayar, yang cenderung memanfaatkan buruh perempuan yang tak dibayar. Kadang-kadang, kedua tingkat ini bertemu. Sebenarnya, pertemuan tersebut memperoleh efisiensinya melalui keyakinan atas waktu perempuan yang tersedia secara bebas.

  1. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender and Development

Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, baik kerja produktif, reproduktif, privat, maupun publik, dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai “pemberdayaan”, atau lebih umum dikatakan sebagai Gender and Development terhadap perempuan dalam pembangunan.

Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) dan kebanyakan pemikiran ini muncul dari tulisan feminis dan gerakan perempuan yang muncul di Selatan. Pendekatan ini melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi Negara-negara Selatan dalam tata ekonomi internasional. Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dna perempuan, ketimbang pemberdayaan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang snagat bertentangan dengan mereka, seperti UU perburuhan, kontrol laki-laki atas tubuh dan hak reproduktif perempuan, UU sipil, dan hak atas kekayaan.

 

Dari keempat pendekatan tersebut, Indonesia sendiri mencoba untuk menerapkan pendekatan yang terakhir, yaitu pemberdayaan. Langkah awalnya yaitu dilakukan pengintegrasian perempuan dalam setiap sektor di publik, dan pada akhirnya, menjadikan wanita sebagai subjek pembangunan dengan menjadikan mereka pelaku akan sebuah program. Didikan ini tidak hanya melibatkan wanita saja, namun juga menyadarkan para pria bahwa meskipun wanita telah keluar dari diskriminasi dapurnya, bukan berarti pria kemudian terlena dengan pekerjaan rumah tangga, dan tetap membiarkan keseluruhannya dilakukan oleh wanita. Kesetaraan beban kerja dalam keluarga juga merupakan tujuan akhir dari program-program yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga prinsip pembagian kerja dalm keluarga berbasis gender pun dapat terlaksana dengan baik. Langkah awal yang dilakukan pemerintah yaitu perbaikan regulasi, dan menelurkan sebuah undang-undang yang dinamakan pengarusutamaan gender (PUG).

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, di Indonesia, perkembangan gender mulai diindikasikan menuju gender equitas atau persamaan gender, dengan adanya pengembangan Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender/PUG) yang tertuang dalam INPRES No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan. PUG merupakan upaya mengintegrasikan  gender dalam analisis, perencanaan, kinerja, kebijakan, monitoring, dan  penilaian, karenanya  mengubah  substansi (content) dan arah  praktek ini  pada tingkatan individual, kelembagaan (program dan project) dan  tingkatan sistem (Hardyastuti, 2015).

Dengan demikian, jika memperhatikan posisi PUG dan aspek pemberdayaan yang ada di Indonesia, maka kinerja wanita dalam pembangunan saat ini mulai diperhatikan. Beberapa kegiatan pemberdayaan memang sengaja diperuntukkan bagi wanita dalam rangka membantu keluarga untuk memperoleh penghasilan tambahan. Sebagai contoh, kegiatan pemberdayaan dalam program pengolahan pangan lokal yang menuntut andil wanita dalam mengelolanya, karena mereka akan mengolah hasil pertanian lokal yang ada di wilayahnya, baik yang diproduksi sendiri oleh suaminya yang bekerja sebagai petani, maupun mengolah hasil kebun yang ada, untuk bisa memiliki nilai jual tinggi dan harapannya, mambu memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga mereka.

Namun, perlu diingat bahwa wanita selama ini juga dibayangi oleh kemungkinan memikul beban ganda. Seperti yang diungkap oleh Fakih (2000) bahwa banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan rumah, memasak, mengurus anak, dan bahkan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beban kerja baik di sektor domestik maupun sektor publik itulah yang membayangi wanita, dan sebaiknya perlu ada komunikasi di dalam sebuah rumah tangga untuk dapat membagi perannya sehingga tidak semata-mata secara keseluruhan, wanita yang melakukannya.

Pembagian kerja dalam keluarga yang terjadi di masyarakat Indonesia umumya hanya dibedakan dalam sektor publik dan domestic saja, dimana pria bekerja di luar atau sektor publik, dan wanita mengurus rumah tangga sebagai manajer di sektor domestik. Namun demikian, secara lebih jauh Moser dalam Wastutiningsih (2011) mengemukakan dalam kegiatan rumah tangga, baik wanita maupun pria memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai berikut.

  1. Peran produktif, yaitu pekerjaan produktif yang memproduksi barang maupun jasa, yang memiliki nilai tukar berupa uang untuk menambah penghasilan keluarga, baik untuk dikonsumsi sendiri atau dijual.
  2. Peran reproduktif, yaitu peran secara biologis dan juga peran dalam mengurus rumah tangga dan anak. Umumnya wanita yang memiliki andil lebih besar dalam peran ini.
  3. Peran sosial-budaya, yaitu peran yang terkait dengan keberadaan pria dna wanita dalam masyarakat.

Ketiga peran tersebut disinyalir merupakan peran utama dalam pembagian kerja antara suami dan istri dalma kegiatan rumah tangga. Ketiganya sangat penting untuk dijalankan bersama-sama antara suami dan istri, agar beban kerja ganda yang digadang-gadang sebelumnya tidak terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan pasangan di dalamnya dapat mengkomunikasikan segala kegiatan yang terkait dengan keberlanjutan rumah tangga dengan baik dan seimbang.

Lebih lanjut, dalam hal pembagian pekerjaan di tingkat rumah tangga jika dilihat dari basis gendernya tidak hanya dapat dilihat dari ketiga peran utama tersebut. Qoriah dan Sumantri (2008) mengungapkan ada sebuah analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pembagian kerja dalam keluarga. Pembagian tersebut didasarkan oleh hal-hal sebagai berikut.

  1. Profil Aktivitas, didasarkan pada pembagian kerja gender (siapa mengerjakan apa, di dalam rumah tangga dan masyarakat. Aktivitas dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produktif, reproduktif, dan sosial.
  2. Profil Akses, didasarkan pada siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, hal-hal yang diperoleh laki-laki dan perempuan, serta apa yang dinikmati laki-laki dan apa yang dinikmati perempuan.
  3. Profil Kontrol, didasarkan pada pengambilan keputusan terhadap sumber daya dan manfaat.

Analisis terhadap ketiga profil yang ada tersebut acapkali disebut dengan Analisis Harvard, yaitu salah satu analisis yang digunakan untuk melihat keadilan gender dalam sebuah kelompok, baik keluarga maupun komunitas tertentu, dengan memperhatikan profil gendernya, yaitu terkait dengan ketiga profil yang sudah diuraikan tersebut. Jika dalam keluarga baik pria maupun wanita, baik istri maupun suami, memiliki akses terhadap ketiga peran tersebut, dan memiliki beban kerja yang sama, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan dalam rumah tangga tersebut berjalan secara adil dan setara, tidak ada salah satu pihak yang didiskriminasikan. Hasil akhirnya, dapat dilihat apakah sebuah rumah tangga benar-benar membagi peran dan fungsi dalam keluarganya berbasiskan keadilan gender di tingkat rumah tangga.

Sumber:

Baron, Robert A dan Byrne, Donn, 2004, Psikologi Sosial Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

Fakih, M., 2000, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Hardyastuti, S, 2015, Bahan Ajar Gender dan Pembangunan, UGM, Yogyakarta.

Julia Cleves Mosse. 2007. Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Qoriah, S.N. dan Sumarti, T. 2008. Analisis Gender dalam Program Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus: Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten-Jawa Tengah), Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia: 209-234.

Wastutiningsih, S.P., 2011, Komunikasi Masyarakat Tani (Hal yang Terabaikan), Impulse, Yogyakarta.